Posted by: franciscasri | April 10, 2010

PEMIKIRAN terhadap berita detiknews.com “Mantri tolong pasien dipidana”


F.Sri susilaningsih

Berita detiknews.com  hari ini (10 april 2010) memuat  : seorang mantri yang bertugas sebagai kepala puskesmas pembantu di pedalaman kalimantan dijatuhi pidana karena membuat resep obat daftar G.Pidana dijatuhkan karena  ybs bersalah melakukan praktik selayaknya dokter. Mantri tsb- Misran – mendapatkan “pembelaan” melalui berbagai pendapat dari sekretaris dinas kesehatan bersangkutan yang juga seorang dokter,sampai kriminolog dan pengamat kesehatan. Melalui tulisan ini saya ingin berbagi pendapat, dan minta tolong kepada mereka yang punya kapasitas untuk menterjemahkan UU kedalam peraturan pelaksanaannya : bahwa ada 3 jenis kewenangan,

  1.  kewenangan  yang didapat karena keahlian (authority by expertise), 
  2. kewenangan yang didapat karena posisi (authority by position),
  3. kewenangan yang didapat karena situasi (authority by situation)

Pada kasus ini, pastilah jenis kewenangan yang pertama tidak berlaku bagi dirinya karena Pak Misran bukan dokter – dan untuk itu dia dipidanakan, tetapi ada dua jenis kewenangan yang lain yang menurut saya dapat diberlakukan dalam kasus ini yaitu kewenangan yang didapat karena posisi yang disandang, dalam konteks ini ybs sebagai kepala puskesmas pembantu yang memang harus mengambil alih tanggung jawab apabila dokter tidak ada di area/ditempat; dan jenis kewenangan ketiga yaitu kewenangan yang didapat karena situasi (authority by situation), dalam kasus ini yang bersangkutan bekerja dipedalaman kalimantan yang menurut sekretaris dinas kesehatan setempat memang ditempatkan disana sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan karena ketiadaan dokter. Nah ini betul-betul situasional sehingga jenis kewenangan ketiga harus diberlakukan,apalagi pemda dan dinas kesehatan setempat menyatakan bahwa ini adalah kondisi yang dihadapi di daerah pedalaman. Satu hal yang saya ingin titipkan kepada sekretaris dinas kesehatan setempat,atau mungkin juga ditempat lain, dalam hal perawat diberi tugas diluar konteks bidang keahliannya mereka harus diberikan perlindungan untuk dapat menjalankan peran dengan kewenangan karena posisi yang disandang atau kewenangan situasional melalui SPO sebagai bekal. Karena kasus ini sedang kasasi, saya ingin minta tolong PPNI dengan kapasitasnya,untuk memberi informasi kepada para pengambil keputusan tentang  ketiga jenis kewenangan ini untuk menjadi pertimbangan.


Responses

  1. Saya sudah berusaha membaca berbagai artikel tentang kasus Bapak Misran ini, terus terang sangat minim yang saya dapatkan. Ibu, sistem hukum di kita lebih menganut faham yang dikenal sebagai Legisme yaitu bahwa hukum adalah undang-undang, apa yang tidak sesuai dengan undang-undang (serta peraturan di bawahnya sesuai hirarki perundang-undangan) dinyatakan sebagai melanggar hukum. Apa yang mau saya sampaikan adalah sesungguhnya bahwa sejawat kita ini nyata2 melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang2 (baik 36 th 2009 maupun 29 th 2004).
    Yang menarik adalah bahwa saya mendapatkan informasi bahwa ybs pernah dibui sebelumnya dengan kasus yang sama (untuk hal ini saya no comment!)
    Ibu mengatakan ada 3 jenis kewenangan,
    1. kewenangan yang didapat karena keahlian (authority by expertise),
    2. kewenangan yang didapat karena posisi (authority by position),
    3. kewenangan yang didapat karena situasi (authority by situation)
    Kita sependapat tentang no.1. Tentang no.2 sesungguhnya masih harus dicermati kembali. Sebagai kepala pustu tentu yang melekat adalah kewenangan dari sisi manajerial bukan fungsional yg nyata2 beliau bukanlah expert-nya (no.1). Bahwa kewenangan yang diperoleh karena situasi juga kurang berlaku bagi beliau. Biasanya kewenangan ini timbul dalam situasi yang ’emergency’. Mohon maaf bahwa memberikan obat daftar G untuk batuk pilek ataupun tindakan sirkumsisi, masih tidak terlihat unsur emergency-nya!
    Hal yang dapat menolong sejawat kita ini adalah bila betul dan dapat dibuktikan bahwa;
    1. Beliau sungguh tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan adalah bertentangan dengan undang2
    2. Ada SK atau Uraian tugas (tertulis) yang menyebutkan bahwa beliau oleh atasannya diberikan kewenang2an tersebut (menurut sekretaris dinas kesehatan setempat memang ditempatkan disana sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan karena ketiadaan dokter).
    Hukum di Indonesia memang juga tidak sempurna dan kadang mengabaikan situasi yang ada. Suatu kali Hakim Agung Bismar Siregar pernah harus memutuskan apakah kasus penyuapan bukan dengan uang atau benda/barang, melainkan dengan menggunakan -maaf- perempuan sebagai termasuk tindakan penyuapan atau tidak, kebetulan ketika itu tidak diatur dalam peraturan perundan-undangan yang ada. Beliau secara arif memutuskan bersalah dan bahwa menghadirkan seorang perempuan kepada seseorang dengan maksud mempengaruhi kebijakannya tergolong sebagai penyuapan. Bila putusannya adalah tidak bersalah tentu dapat dibayangkan efeknya untuk kemudian hari. Apa yang saya mau katakan adalah bahwa -mudah-mudahan- hakim juga mempertimbangkan dengan sungguh2 dan bijaksana tentang keterbatasan alam dan geografis yang menjadi alasan seorang mantri desa berpraktek sebagai dokter. Karena kalau tidak, banyak mantri di berbagai pelosok tanah air akan terjerat dengan cara yang sama. (Ngomong2 Pak Misran tercatat sebagai anggota PPNI gak ya? :))

  2. Bu Francisca dan Pak Ferdinan, salam hormat dan salam kenal.

    Setelah merenungkan tulisan Ibu saya setuju atas adanya 3 jenis kewenangan yg tertera pada tulisan Ibu. Rasa2nya saya juga pernah mempelajari itu, tapi maaf Bu, saya lupa siapa yang punya teori ya? barangkali Ibu bisa bantu?

    Kalau menurut saya, jenis kewenangan karena posisi itu memang ada dan diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Contohnya, kewenangan membuat akta tanah dimiliki oleh seorang Notariat karena keahliannya, di samping itu kewenangan tersebut juga dimiliki oleh setiap Camat karena jabatannya (posisinya), tidak peduli apakah Camat tersebut seorang SH, SE, SIP, S.Sos atau lainnya.

    Untuk kedudukan Kepala Pustu (sebenarnya istilah ini kurang tepat karena sering tenaga kesehatan di Pustu hanya 1 orang, ya Kepala Pustu tsb) kalau hukum mau “menerima” logika, maka pada siapa saja yang berkedudukan sebagai tenaga kesehatan di Pustu juga harus diberi kewenangan menjalankan pelayanan kesehatan yang menjadi kewajiban Pustu tsb. Perlu kita ketahui kewajiban Pustu sama dengan kewajiban Puskesmas induk tetapi untuk ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan jenis pelayanan yang lebih sederhana. Apakah warga di wilayah Pustu misalnya tidak boleh sakit karena tidak ada dokter, tidak boleh sakit gigi karena tidak ada dokter gigi, tidak boleh bersalin karena tidak ada bidan?
    Masalah hukum yang dapat timbul adalah karena SK Penugasan Nakes di Pustu biasanya (atau selalu?) tidak disertai dengan lampiran jenis kewenangan yang dapat dilakukan oleh nakes tsb. Hal ini sangat merugikan nakes ybs, terutama di negara kita yang para penegak hukumnya menganut faham legisme (saya setuju pernyataan Pak Ferdinan).

    Untuk jenis kewenangan yang ke-3, itu juga dianut dalam hukum pidana termasuk dalam KUHP di negara kita. Yang dimaksud dengan “situasi” bukan hanya keadaan darurat tetapi juga keadaan lain yang dapat dianggap serupa. Kewenangan yang diperoleh karena keahlian adalah jenis kewenangan yang paling ideal. Tetapi dalam situasi tidak adanya nakes yang ahli di bidang pelayanan medis (dalam hal ini dokter), maka yang paling logis mengatasi situasi adalah nakes yang “paling memiliki pengetahuan” atau bahkan nakes yang “ada di tempat” tersebut. Teman2 kita bukan tak mengerti adanya kewajiban merujuk kasus yang tidak bisa ditangani atau di luar kompetensinya, tetapi siapapun harus faham bahwa proses merujuk sering terkendala faktor geografis, ekonomi dan yang paling utama adalah penolakan pasien untuk dirujuk.

    Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa, “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Apa yang dimaksud daya paksa di sini termasuk situasi emergensi dan situasi tidak adanya dokter di tempat tugas Sdr. Misran. Untuk lebih jelasnya, dapat dibaca pada: http://hanyandi.blogdetik.com/2010/04/28/kisah-papan-carneades-dan-tragedi-misran/

    Tentang “ketidak-tahuan bahwa apa yang dilakukan ybs melanggar hukum” seperti yg dikemukakan Pak Ferdinan, perlu diketahui Pak, bahwa hal itu tidak dapat membantu. Dalam hukum di manapun berlaku asas fiksi hukum, yaitu “setiap orang dianggap tahu suatu aturan hukum sejak aturan itu ditetapkan”. Jadi alasan “ketidak-tahuan” tidak dapat digunakan untuk menghapuskan atau meringankan hukuman pidana.

    • Terimakasih Pak Abdul Kadir, salam kenal kembali. terimakasih untuk bahasannya, tentang 3 jenis kewenangan tersebut coba lihat di Lucy Y Kelly “Dimensions of professional Nursing Practice” persisnya saya lupa, tapi sepertinya ada dibuku itu. Silahkan dicheck. Salam


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: