Posted by: franciscasri | April 27, 2012


Interdisciplinary Model of Patient Care as  Framework For Inter Professional Education in  Teaching  Hospital

Posted by: franciscasri | January 17, 2012

2011 in review


The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 5,300 times in 2011. If it were a NYC subway train, it would take about 4 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Posted by: franciscasri | September 30, 2011

TATA KELOLA KLINIS KEPERAWATAN PASIEN DENGAN MASALAH ONKOLOGI


TATA KELOLA klinis KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN MASALAH ONKOLOGI

Posted by: franciscasri | September 21, 2011

TATA KELOLA KEPERAWATAN INTENSIF


tata kelola keperawatan intensif seminar HIPERCCI 2011

Posted by: franciscasri | September 20, 2011

Interdisciplinary approach in critical care nursing


interdisciplinary approach in critical care nursing f sri x

Posted by: franciscasri | December 5, 2010

RENUNGAN..


RUU Keperawatan kabarnya gugur dari prolegnas, kabarnya besok teman-teman keperawatan  akan demo di gedung DPR…Jony menyapaku dengan “tunjukkan kreatifitas bunda untuk goalnya RUU keperawatan…”
Apa yang membuat RUU tsb gugur..,keberadaan undang-undang penting a.l. untuk melindungi tenaga perawat melalui mekanisme pertanggung gugatan dan melindungi konsumen – pengguna jasa keperawatan dari pelayanan yang dibawah standar profesional… Jadi sebagai renungan , kalau kita berbicara standar profesional, dimulai dari ” perawat itu apa,siapa”  Kalau kita mengenal beberapa kategori perawat : Ahli madya keperawatan,ners,ners spesialis, dalam konteks pelayanan keperawatan profesional, yang mana dari kategori tadi yang sudah dapat dituntut untuk bertanggung gugat dalam setiap keputusan dan tindakannya? Kalau yang masuk kategori tadi adalah ners dan spesialis, lalu apa model pertanggung gugatan dari perawat dengan kategori AMK? padahal kabarnya kategori tenaga ini jumlahnya lebih  70% dari total perawat di Indonesia…..kalau pertanggung gugatan dari kategori AMK ini berada pada pundak ners “seniornya” atau atasannya atau pimpinan lembaganya, lalu pertanyaannya “apakah tanggung jawab profesionalnya”, atau kalau demikian  apakah bisa dikatakan kategori tenaga ini adalah tenaga profesional yang dicover oleh RUU ini ? Ini baru renungan tentang “perawat itu yang mana” dengan atribut profesional seperti apa….
Kira-kira apakah  permasalahan seperti ini dapat dijawab melalui aksi demo…
Ini pemikiran yang aku renungi…

Posted by: franciscasri | July 9, 2010

Toward Global Standard on Education of Professional Nurses


Seminar Nasional,Bandung 21 Juli 2010. Info lengkap di http://fkep.unpad.ac.id


F.Sri susilaningsih

Berita detiknews.com  hari ini (10 april 2010) memuat  : seorang mantri yang bertugas sebagai kepala puskesmas pembantu di pedalaman kalimantan dijatuhi pidana karena membuat resep obat daftar G.Pidana dijatuhkan karena  ybs bersalah melakukan praktik selayaknya dokter. Mantri tsb- Misran – mendapatkan “pembelaan” melalui berbagai pendapat dari sekretaris dinas kesehatan bersangkutan yang juga seorang dokter,sampai kriminolog dan pengamat kesehatan. Melalui tulisan ini saya ingin berbagi pendapat, dan minta tolong kepada mereka yang punya kapasitas untuk menterjemahkan UU kedalam peraturan pelaksanaannya : bahwa ada 3 jenis kewenangan,

  1.  kewenangan  yang didapat karena keahlian (authority by expertise), 
  2. kewenangan yang didapat karena posisi (authority by position),
  3. kewenangan yang didapat karena situasi (authority by situation)

Pada kasus ini, pastilah jenis kewenangan yang pertama tidak berlaku bagi dirinya karena Pak Misran bukan dokter – dan untuk itu dia dipidanakan, tetapi ada dua jenis kewenangan yang lain yang menurut saya dapat diberlakukan dalam kasus ini yaitu kewenangan yang didapat karena posisi yang disandang, dalam konteks ini ybs sebagai kepala puskesmas pembantu yang memang harus mengambil alih tanggung jawab apabila dokter tidak ada di area/ditempat; dan jenis kewenangan ketiga yaitu kewenangan yang didapat karena situasi (authority by situation), dalam kasus ini yang bersangkutan bekerja dipedalaman kalimantan yang menurut sekretaris dinas kesehatan setempat memang ditempatkan disana sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan karena ketiadaan dokter. Nah ini betul-betul situasional sehingga jenis kewenangan ketiga harus diberlakukan,apalagi pemda dan dinas kesehatan setempat menyatakan bahwa ini adalah kondisi yang dihadapi di daerah pedalaman. Satu hal yang saya ingin titipkan kepada sekretaris dinas kesehatan setempat,atau mungkin juga ditempat lain, dalam hal perawat diberi tugas diluar konteks bidang keahliannya mereka harus diberikan perlindungan untuk dapat menjalankan peran dengan kewenangan karena posisi yang disandang atau kewenangan situasional melalui SPO sebagai bekal. Karena kasus ini sedang kasasi, saya ingin minta tolong PPNI dengan kapasitasnya,untuk memberi informasi kepada para pengambil keputusan tentang  ketiga jenis kewenangan ini untuk menjadi pertimbangan.


F Sri Susilaningsih

ABSTRACT 

Background . Implementation of care path which is essentially an interdiscipline approach of patient care require cohesiveness among health care practitioners in excersizing their role and function. Care path was developed to bridge the role overlap and synergize the medical and nursing intervention in patient care so that patient’s need of care were delivered safely,integrated and continuously. The purpose of the study was to identify whether physicians and nurses work cohessively in the implementation of care path; and is there any significant relationship between cohesiveness  in the implementation of care path and incidence related to issues of patient safety in the interdisciplinary model of patient care of a teaching hospital.

Methodology. Descriptive correlational design was used to identify any significant relationship between the cohesiveness in care path implementation and the observed incidence related to issues of patient safety during patient care activities. Cohessiveness of care path implementation was measure through identification of mean score of expert culture and collective culture; the observed incidence related to indicator of patient safety was identified during the process of patient care. 39 phycisians and 31 nurses participated in this study, Spearman’r  was implemented at 0.05 level of significant.

Result & Discussion. Cohessiveness among physicians and nurses in the implementation of care path  supported by the findings of the study where  mean score of collective culture (87.69) greater than expert culture (77.61) at p 0.000. The finding also identify 301 observed incidence related to 17 indicators out of 30 indicators of patient safety. Spearman’r  on mean score of expert culture and patient safety was 0.173 ( p > 0.05); Spearman’r on mean score of collective culture and patient safety was  0.327* significant at 0.05.

Conclusion. There is a significant relationship between Cohessiveness in the implementation of care path and patient safety in interdisciplinary model of patient care.

Keywords: cohesiveness,care path,collective culture,patient safety


 Info : INTERNATIONAL NURSING CONFERENCE  ON PATIENT SAFETY   (Bandung – Indonesia , October 4-6  2010)

Conducted collaborativelly by Universitas Padjadjaran,Flinders University,STIK Immanuel,Chulalongkorn University,STIKES Unjani , STIKES St Borromeous,AUAP (Association of Universities of Asia and Pacific), Supported by INA (Indonesian Nurses Association)

Call for free papers and poster presentation

Visit  http://incwps.fkep.unpad.ac.id

 

 

Older Posts »

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.